-->

Rabu, September 30, 2015

PRESIDEN JOKOWI TIDAK MALU

"presiden jokowi"
Tepat Juli 2015, 9 bulan sudah masa pemerintahan Presiden Jokowi-JK berlangsung sejak dilantik pada periode Oktober 2014 lalu. Presiden yang dipilih oleh 70.997.833 penduduk Indonesia ini, dikenal publik sebagai sosok yang familiar dengan siapa saja terutama para kuli tinta. 
 
Murah senyum dan sesekali bercanda merupakan ciri khas Pressiden Joko Widodo saat menjawab berbagai pertanyaan awak media ketika diwawancarai. Sungguh sangat jauh dari kesan  pejabat negara, yang biasanya pelit senyum dibalik sorotan matanya yang tajam.
 
Kendati cukup familiar dan sangat bersahabat, dalam 9 bulan pemerintahannya Presiden Joko Widodo kerap menuai kritikan pedas bak air mengalir, baik itu datang dari masyarakat biasa, praktisi, para pakar, peneliti sampai tingkat akademisi perguruan tinggi. 


Bukan tanpa alasan hal itu terjadi, musababnya Presiden Joko Widodo dituding menyengsarakan masyarakat lewat kebijakannya yang kontroversi semisal menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat harga minyak dunia turun pada Maret 2015 lalu.

Belum lagi insiden salah ucap saat di Blitar, kontroversi beberapa peraturan presiden yang dicabut keberlakuanya, pembentukan Pansel KPK yang  kaum perempuan, perlambatan pertumbuhan ekonomi  dan masih banyak lagi, semuanya menjadi bahan tudingan dan kritikan ke Presiden Jokowi dalam pemerintahannya selama ini.

Sebenarnya, jauh sebelum didaulat menjadi Presiden Indonesia ketujuh, berbagai kontroversi pun telah terjadi dan menghiasi perjalanan karir Jokowi sebagai politisi PDIP. 


Siapapun tak mengira, mantan Walikota Solo ini berhasil menduduki kursi nomor satu di DKI Jakarta yang notabene bukan kampung halamannya. Begitupun saat mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia, bermodal 2 partai pengusung namun berhasil mengalahkan  pesaingnya yang didukung 11 partai besar.
 
Baca juga
Benarkah presiden jokowi butuh juru bicara

Terlepas dari masalah kontroversi itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI)  di situs resminya melansir data bahwa di awal masa pemerintahan Oktober 2014 lalu tingkat kepercayaan publik pada Jokowi-JK sangat tinggi yakni 74.5 persen. 


Namun pada periode Januari 2015, tingkat kepuasan publik itu turun hanya sebesar 61,6 persen. Survei terakhir Litbang Kompas periode 25 Juni hingga 7 Juli 2015 menunjukkan adanya trend kenaikan kepuasan masyarakat kepada kinerja pemerintahan Jokowi-JK 61,7%.
 
Trend perlambatan pertumbuhan ekonomi pada angka 4.71 persen yang dirilis Badan Pusat Statistik April lalu, insiden Tolikara, insiden salah ucap di Blitar, bongkar pasang peraturan, kenaikan harga BBM ternyata tidak mempengaruhi persepsi publik di kuartal kedua ini. 

 Publik menilai kinerja presiden Jokowi cukup memuaskan karena dianggap mampu bertindak cepat dalam menangani berbagai persoalan yang timbul, kendati dibalik itu semua  berhamburan kritikan pedas bak petasan di malam tahun baru.

Kritik itu datang tak hanya di dalam negeri, di luar negeri pun saat menghadiri pertemuan kritik itu juga bermunculan namun dalam ungkapan kalimat pertanyaan seperti  ketika ditanya presiden Vietnam “kapan membeli beras” pada Presiden Jokowi.  Sebenarnya pertanyaan ini merupakan sebuah kalimat pernyataan yang keras dan spesifik, produksi beras Indonesia masih kurang.

Sontak, Presiden Jokowi merasa malu ditanya dengan pertanyaan itu, sadar dengan kekurangan yang ada di dalam negeri. Target swasembada pangan Indonesia 2017 pun dipasang dan dikampanyekan setiap saat. 


Alhasil, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun meradang, harus ekstra berpikir keras menembus batas-batas kemampuan manusia normal, merancang berbagai program unggulan pemerintah guna menggapai target swasembada pangan yang ditetapkan presiden.

Apa yang ditanyakan Presiden Vietnam ke Presiden Jokowi itu hanya sebuah perkara biasa dalam hubungan bilateral 2 negara, namun ternyata sudah cukup membuat Presiden ketujuh Indonesia mati kutu. 


Bagaimana seandainya pada kesempatan berbeda muncul pertanyaan serupa dari kepala-kepala negara lain maka untuk kedua, ketiga dan seterusnya Presiden Jokowi akan merasa malu. Mengantisipasi itu terjadi, lewat kesempatan ini saya merasa perlu mengutarakan kepada presiden Jokowi berbagai kemungkinan pertanyaan  yang muncul.

Pertama, bagaimana keadaan rakyatmu ?, maka pastikan pak Presiden terus blusukan ke daerah-daerah untuk melihat langsung kehidupan masyarakat Indonesia. 
 
Kedua, kenapa mantan kepala daerah yang korupsi masih diijinkan ikut Pemilukada ?, maka perlu ada kebijakan dari pemerintah, setelah menjalani hukuman penjara seorang koruptor perlu diasingkan juga untuk periode waktu tertentu. 

Ketiga, kenapa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan suka ditentang rakyat ?,  maka   teruslah lakukan dialog sesering mungkin dengan rakyat agar rakyat dapat memahami setiap kebijakan yang dan akan dikeluarkan.  
 
Keempat, kenapa pembangunan di Indonesia  terlihat cenderung ke kawasan barat ?, maka Presiden Jokowi harus membuat pembangunan di Indonesia antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia itu berimbang. 
 
Kelima,  kapan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa diatas 6 persen ?, maka Presiden perlu melakukan dialog terbuka dengan para pakar ekonomi untuk mencari solusi dan ide-ide baru guna merumuskan sebuah kebijakan.   
 
Keenam,   kapan kepala daerah bisa fokus ke tugasnya kalau masih suka berpolitik ?, maka buat instruksi Presiden agar Gubernur, Bupati/Walikota tidak memegang jabatan dipartainya seperti yang Presiden telah lakukan.

Ketujuh, kapan penegakan hukum di Indonesia berjalan maksimal ?, maka Presiden harus memastikan penegakan hukum di lembaga penegak hukum berjalan tanpa cacat, evaluasi terus kinerja Kapolri dan Mahkamah Agung secara ketat.  
 
Kedelapan, kapan  Indonesia mengekspor produk pangan yang aman dikonsumsi ?, maka Presiden harus meningkatkan subsidi pertanian khususnya pupuk organik agar bisa swasembada pangan sekaligus mampu mengekspor komoditi pangan yang sehat dan aman. 
 
Kesembilan, kapan listrik di Indonesia tidak akan pernah padam lagi, kami mau berinvestasi.  Presiden perlu membangun pembangkit listrik lebih banyak lagi agar investor mau berinvestasi. 

Kesembilan, pertanyaan sekaligus rencana aksi presiden yang telah diutarakan itu merupakan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bisa terlontar kapan dan dimana saja ketika Presiden berdialog. Rakyat berharap, Presiden Jokowi tidak malu lagi saat ditanya seputar Indonesia. Jangan sampai terjadi rakyat Indonesia merasa malu telah memilih Presiden Jokowi  yang tidak mengenal bangsanya sendiri.
 
Baca juga
Bagikan artikel ini